Tampilkan postingan dengan label Kasus Korupsi Nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kasus Korupsi Nasional. Tampilkan semua postingan

Ditahan KPK, Keluarga Andi Mallarangeng Mengungsi.

Ditahan KPK, Keluarga Andi Mallarangeng Mengungsi
Tribunnews.com/Wahyu Aji
Rumah Andi M di Jalan Setu Cipayung, Gang Suralaya, RT 2/4, No 3, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Andi Alfian Mallarangeng akhirnya ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Andi resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10/2013).

Akil Mochtar: Saya atau Dia yang Masuk Penjara.

Kamis, 03 Oktober 2013, 08:09 WIB
Hakim Konstitusi M Akil Mochtar
Hakim Konstitusi M Akil Mochtar
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pernah marah saat disentil Refly Harun, pengacara yang menulis kolom adanya jual beli putusan di Mahkamah Konstitusi, di sebuah media, dua tahun yang lalu.

Saat itu, Pria kelahiran 18 Oktober 1960 di Putussibau, ibu kota kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ini mengatakan kepada wartawan, "Saya atau dia yang masuk penjara. "

Yang menarik, Akil Mochtar yang dikabarkan menangis supaya dirinya tak ditahan KPK saat ditangkap pernah menulis dua buku tentang pemberantasan korupsi.
Buku pertama berjudul "Memberantas Korupsi: Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi." Buku ini terbit pada 2006, saat ia  menjadi anggota DPR dari Fraksi Golkar.

Akil Mochtar menjadi hakim MK pada 2008. Saat jabatan Ketua MK Mahfud MD berakhir pada Awal 2013, Akil dipercaya menjadi Ketua Hakim MK.

Berita Terkait:
Sumber: RepublikaOnlinecom

Anggota DPR yang Tertangkap Pernah Terseret Kasus Korupsi Alquran.

Kamis, 03 Oktober 2013, 07:59 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII - Chairunnisa
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Nama CN yang tertangkap tangan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Komplek Perumahan Pejabat Tinggi Negara, Widya Chandra, Jakarta Selatan, diduga adalah Anggota Komisi II DPR RI asal Kalimantan Tengah, Chairunnisa.

Hukuman Dua Terdakwa Bioremediasi Dipangkas PT Jakarta

Wednesday, 02 October 2013 17:01

Jakarta, GATRAnews - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman dua terdakwa kasus korupsi proyek bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), yakni Direktur PT Green Planet Indonesia (GPI) Ricksy Prematuri dan Direktur PT Sumigita Jaya, Herland bin Ompo. Keduanya merupakan pelaksana proyek bioremediasi CPI.

Hakim MK: Akil Mochtar Memalukan!

Kamis, 03 Oktober 2013, 05:29 WIB
 Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar (kiri) dan para Hakim Konstitusi lainnya pada sidang pleno khusus pengucapan sumpah jabatan Ketua MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8). ( Republika/Adhi Wicaksono)
Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar (kiri) dan para Hakim Konstitusi lainnya pada sidang pleno khusus pengucapan sumpah jabatan Ketua MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8). ( Republika/Adhi Wicaksono)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di Widya Chandra, Rabu (2/10) malam.

Pengacara Minta 43 Rekening & Mobil Prado Dikembalikan.


Surung Panjaitan (tengah) saat ditangkap beberapa waktu lalu.
MEDAN - Surung Panjaitan, Direktur PT Bumi Lestari Energi, menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (19/8). Surung didakwa melakukan penyuapan kepada Bupati Madina Hidayat Batubara dan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Madina Khairul Anwar Daulay, sebesar Rp. 1 miliar dari pengurusan proyek pembangunan RSUD Panyabungan di Madina.
Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Supardi, Irene Putrie, Fitroh Rohcahyanto dan Hendra Apriansyah membacakan dakwaan tersebut secara bergantian.
Di hadapan majelis hakim yang diketuai Agus Setiawan serta beranggotakan Lebanus Sinurat dan Ahmad Drajat, penuntut memaparkan pada Tahun 2013, Kabupaten Madina memeroleh dana BDB dari APBD Provinsi Sumut sebesar Rp.32,041 miliar untuk pembangunan RSUD Panyabungan di Kabupaten Madina.
Pembangunan itu terbagi dalam tiga paket pekerjaan yakni Unit Gawat Darurat (UGD) senilai Rp.1,187 miliar, Unit Poliklinik Rp.12,454 miliar dan Unit Rawat Inap senilai Rp.18,399 miliar. Usai persidangan, terdakwa yang didampingi Tim Penasehat Hukumnya Junimart Girsang tidak mengajukan eksepsi (nota keberatan terhadap dakwaan penuntut umum). Majelis hakim menunda persidangan hingga Rabu (28/8) pukul 09.00 WIB pagi dengan agenda pemeriksaan saksi.
Di mana saksi yang akan dihadirkan Penuntut Umum KPK di antaranya Raja Sahlan selaku Anggota DPRD Kabupaten Madina, Mutiara Rangkuti Anggota DPRD Kabupaten Madina dan Leonard dari pihak swasta.
Terdakwa yang mengenakan kemeja putih saat diminta tanggapannya terhadap dakwaan Penuntut Umum, enggan berkomentar. Ia langsung menemui istri dan keluarga yang duduk di bangku pengunjung barisan depan.
Sementara itu, Junimart Girsang, penasehat hukum terdakwa mengatakan keberatan/eksepsi akan mereka ajukan dalam pleidoi nantinya. “Kami tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut KPK. Tapi nanti keberatan akan kami ajukan ketika pleidoi. Inikan masih diuji di persidangan, kita ikuti aja persidangannya apakah klien saya terbukti melakukan suap,” tegasnya kepada Sumut Pos.
Pihaknya juga telah mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar KPK mengembalikan mobil Frado milik terdakwa serta rekening milik terdakwa, keluarga terdakwa dan milik perusahaan terdakwa yang berjumlah 43 rekening.  “Ada 43 rekening semua di sita penyidik KPK.
Namun 42 rekening sudah dibuka, jadi tinggal satu rekening lagi, kita ajukan kepada majelis hakim agar dikembalikan. Karena tidak ada hubungannya dengan perkara ini termasuk juga mobil Prado milik keluarga yang disita KPK itu,” bebernya. 

Iklan Adsensecamp

Bisnis OnLine

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...